Pertemuan Peningkatan SDM dalam rangka Pengadaan Bara/Jasa di lingkungan Kemenkes

    IMG 0709

    Ciloto – 23 Maret 2015

    Banyaknya kasus korupsi dalam perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana APBN baik kantor pusat dan kantor daerah menimbulkan keluhan bagi para stake holder, antara lain banyaknya PNS yang dengan tegas tidak mau lagi menjadi Penjabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja ULP/Panitia pengadaan yang akhir nya mengakibatkan terhambatnya pembangunan secara nasional.

    Continue Reading

    Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

    IMG 0623Jakarta - 12 Februari 2015

    Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Dalam rangka percepatan pelaksanaan barang/jasa Pemerintah setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, diinstruksikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

    1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Angaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

    2. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khusus untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

    3. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement);

    4. Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;

    5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan telah meneruskan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan surat Nomor KN.02.03/III/141/2015 tanggal 26 Januari 2015. Sampai saat ini sudah 139 Satuan Kerja yang telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

    Continue Reading

    Sosialisasi dan Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

    IMG 9160
    Jakarta, 30 Desember 2014 – Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kita harus mulai melaksanakan akuntansi berbasis akrual paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun  2015,  ini pekerjaan yang tidak ringan. Untuk itu guna mempertahankan Laporan Keuangan Kemenkes dengan opini WTP secara berkelanjutan Kementerian Kesehatan menggelar pertemuan Sosialisasi dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Peserta pertemuan ini diikuti, oleh seluruh Pejabat Eselon I, para Sekretaris Unit Utama, Kepala Satker Kantor Pusat, Direktur Utama dan Direktur Keuangan RS BLU, Kepala Satker Vertikal, Kabag Keuangan dan Kabag Tata Usaha Unit Utama & Kantor Pusat, Kabag Tata Usaha Satker Vertikal. Pertemuan ini mengundang beberapa narasumber dari Inspektur Jenderal Kemenkes,  Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang POLSOSKAM – BPKP,  Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan – Kemenkeu RI, Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara - Kemenkeu RI,  Direktur Pengembangan Strategi  dan Kebijakan Pengadaan Khusus - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

    Continue Reading


    link monev link LPSE Kemkes logo wbs

    link LKPP link SiJabfung